TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mengatakan iklan Jokowi tentang bendungan di bioskop tidak perlu dipermasalahkan. Menurut Hasto, masyarakat hendaknya dapat membedakan antara use of power dan abuse of power.
Baca juga: Kubu Jokowi Akan Segera Buka Rekening Khusus Dana Kampanye
"Abuse of power contohnya ketika ada salah satu pimpinan yang minta anaknya difasilitasi saat ke luar negeri," kata Hasto saat konferensi pers di posko Cemara, Jakarta, Kamis 13 September 2018.
Hasto mengatakan iklan tersebut memiliki konteks penyampaian keberhasilan pemerintah yang di negara manapun merupakan posisi strategis inkumben. Selain itu, ia juga mempertanyakan mengapa sebagian pihak menjadi begitu reaktif saat ada gagasan-gagasan baik yang menyangkut bangsa dan negara.
"Jadi kita tanyakan saja pada petani, mereka mendapatkan manfaat dari bendungan atau tidak? Gitu saja," ujarnya.
Hasto menambahkan, saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menjabat sebagai presiden, SBY pernah melakukan apa yang disebut Hasto sebagai "politik Bansos". Kata Hasto, program tersebut berdasarkan penelitian Marcus Mietzner memakan anggaran hingga US$ 2 miliar atau sekitar Rp 29,6 triliun dalam kurs saat ini, dalam rentang Juni 2008 hingga Februari 2009.
Baca juga: PKB: Koalisi Prabowo Jangan Panik Soal Iklan Jokowi di Bioskop
Sebelumnya, iklan layanan masyarakat di bioskop ramai dibahas di media sosial. Iklan Jokowi tersebut berisikan bagaimana pembangunan beberapa bendungan di Indonesia. Di akhir iklan, ada kutipan dari Presiden Joko Widodo yang diikuti dengan tagar MENUJUINDONESIAMAJU.
Beberapa lawan politik kubu Jokowi meminta agar iklan Jokowi tersebut sebaiknya tidak ditayangkan di dalam bioskop. Di antaranya adalah Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.
Fadli Zon melalui akun Twitternya mencuit agar sebaiknya iklan Jokowi ini dicopot dari bioskop. Sedangkan, Hidayat Nur Wahid mengatakan iklan tersebut seharusnya dicopot karena alih-alih menghadirkan simpati, justru menghadirkan antipati.
